Stop PSN (Proyek Sengsara Nasional) di Kalimantan Utara

“Kita bukan saudara, kenapa harus diselesaikan secara kekeluargaan?” kata Rabiah.

Ketegangan terjadi antara warga dan perusahaan PT KIPI (Kalimantan Industrial Park Indonesia) yang membawa aparat Kepolisian dalam upaya pembongkaran paksa bangunan milik warga di atas tanah pribadi di Desa Mangkupadi, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Peristiwa pada Juni 2025 itu menunjukan bagaimana proyek industrialisasi raksasa yang mengabaikan hak-hak dasar masyarakat lokal, khususnya dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Perindustrian Hijau Tanah Kuning seluas 30.000 hektare.

Bangunan rumah yang berdiri di atas tanah pribadi itu milik Siti Rabiah, seorang ibu paruh baya yang menjadi sasaran oleh perusahaan meski memiliki dokumen sah berupa SPPT sejak 2012 dan telah digarap sejak tahun 1997. Upaya pembongkaran dan kriminalisasi kepada warga oleh PT KIPI dan aparat ini dilakukan secara sistematis guna memperlancar penguasaan lahan dan mengusir warga dari ruang hidupnya.

Selain kejadian terhadap Siti Rabiah, peristiwa serupa juga terjadi pada beberapa warga lain yang menjadi korban represi. Pada Oktober 2022, Aris ditangkap atas tuduhan membawa senjata tajam saat membuat patok di tanahnya sendiri, dan dituntut dengan UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 dan Pasal 335 KUHP yang menimpa Aris dijatuhi hukuman penjara 6 (enam) bulan penjara.

Apa yang bisa kita sebut, selain, mengecam keras tindakan represif yang mencerminkan arogansi korporasi dan kegagalan negara dalam melindungi hak-hak rakyat kecil adalah sebuah kemunduran. Proyek-proyek seperti ini justru memperbesar peluang konflik agraria dan membuat penderitaan panjang warga di lingkaran PSN semakin parah.

Upaya pembongkaran oleh PT KIPI dan aparat akhirnya berhasil digagalkan berkat solidaritas puluhan warga yang menjaga bangunan tersebut secara langsung. Dengan begitu, kita perlu menjahit solidaritas lebih besar antar wilayah karena daya rusak dari PSN bisa terjadi di titik wilayah lain.

Stop PSN! Warga berhak menentukan pilihan hidupnya sendiri.