Transformasi A la Prabowo: Penuh Konflik, Kekerasan, dan Kriminalisasi

Tanda-tanda bahwa peradaban saat ini telah melewati batas-batas fisik lingkungan baik dalam skala planet ataupun geografis barangkali nampak jelas dalam malapetaka yang sedang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh. Bagaimana tidak, siklon yang seharusnya tidak terbentuk di zona ekuator ternyata terjadi dan meluluhlantakkan wilayah-wilayah bahkan hingga di empat-lima negara sekaligus.

Tentu sudah sangat jelas hubungan antara akumulasi emisi gas rumah kaca di atmosfer akibat ekspansi masif industri ekstraktif-destruktif dengan pemanasan global dan kemudian berbagai varian dari cuaca ekstrem sebagai dampak logisnya. Sudah sangat jelas di sini, termasuk soal akuntabilitasnya, tentang siapa-siapa saja entitas yang berkontribusi paling besar mengemisi gas rumah kaca. Lebih jauh lagi, cuaca ekstrem sebagai dampak antara juga adalah sesuatu yang dapat diprediksi soal kapan, di mana, dan bagaimananya. Ia terperkirakan, bukan misteri. Begitu juga dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan oleh karena itu potensi bencana. Dalam hal itu, kebijakan ekonomi politik dan pembangunan sebuah pemerintahan yang secara logis menyebabkan bencana atau akan menyebabkan bencana dapat dilihat sebagai bentuk kekerasan, kejahatan.

Presiden Prabowo dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa ia akan memimpin Indonesia menuju transformasi besar. Pertanyaannya transformasi menuju apa dan bagaimana. Apakah menuju sebuah peradaban yang demokratis dan berorientasi pada keadilan sosial, atau sebaliknya? Salah satu indikator yang bisa digunakan adalah ekonomi yang masih terus ditumpukan pada sektor ekstraktif, termasuk fosil, yang secara inheren memang tidak demokratis dan eksklusif (dan oleh karena itu penuh konflik), destruktif, rakus lahan, air, dan energi. Hal tersebut kemudian dikombinasikan dengan paham ekstraktivisme yang termanifestasi dalam berbagai peraturan perundangan-undangan yang praktis membuat eksploitasi seolah tanpa batas, mengundang bencana dan memperbesar ketimpangan, kekerasan.

Dalam hal transformasi struktural, Indonesia memang tergopoh-gopoh. Sistem ekonomi politiknya yang terus dikekang oleh kapitalisme kroni dan korupsi, secara konsekuensial hanya akan terus menggerogoti fondasinya, terutama fondasi lingkungan dan sosialnya. Malapetaka bencana yang berulang di Sumatera, atau persis sebelumnya di Jawa, atau bila kita ingin memanjangkan ingatan kita, di berbagai wilayah Indonesia, tentu harusnya menjadi isyarat tegas bahwa kita membutuhkan transformasi yang berbeda.

Risalah Koalisi #BersihanIndonesia yang memeriksa dan memerinci 1 tahun kepemimpinan Prabowo: ‘Baru Setahun Sudah Represif-Otoriter?’ dapat menjadi dasar prediksi lintasan transformasi yang mungkin bergulir di sisa masa pemerintahan Prabowo. Berbagai fenomena alam dan sosial yang semakin keras memberikan peringatan hari-hari ini dapat dipahami sebagai sinyal bahwa transformasi a la Prabowo yang penuh konflik, kekerasan dan kriminalisasi itu, bukanlah yang kita butuhkan.